Bagaimana Hukum Di Indonesia Saat Ini
Bagaimana Hukum Di Indonesia Saat Ini. Kejadiannya sudah lama, ketika saya masih sma jadi di awal periode 2000an tapi sejak itu mata saya terbuka kalau hukum di indonesia ini sesungguhnya bisa dibeli, seperti pisau yang tumpul keatas dan tajam kebawah, selama ada kompensasi (uang) yang sesuai maka anda bisa berbuat apapun tanpa perlu mengkhawatirkan akibatnya 😑. Hukum agraria yang berlaku sebelum indonesia merdeka bahkan berlaku sebelum
Konsep trias politika menempatkan yudikatif sebagai penjamin implementasi keadilan hukum bagi rakyat indonesia tanpa pandang kasta. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan semua aktivitas negara dan masyarakat. Belanda berada di indonesia sekitar 3,5 abad lamanya.
Teori ini kemudian disebut receptie.
Xv/mpr/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangaka nkri tap mpr no. Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi. Hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 uud 1945 hasil amandemen. Sistem hukum indonesia saat ini dan dampaknya bagi masyarakat.
Dalam hal ini seharusnya penegakan hukum tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah uud 1945, pasal 18, 18a, dan 18b tap mpr no. Oleh karena itulah, negara indonesia memiliki. Pada dasarnya indonesia tidak bisa lepas dari hukum.
Saat ini di indonesia uu no. Kebutuhan hakiki bangsa indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang Hukum indonesia adalah produk politik, karena itu seharusnya hukum kita bisa lebih progresif, mengingat tentang kepentingan semua. Walaupun di tengah masyarakat telah terbentuk hukum yang mempunyai tujuan luhur menghindarkan terjadinya chaos.
Konsep trias politika menempatkan yudikatif sebagai penjamin implementasi keadilan hukum bagi rakyat indonesia tanpa pandang kasta. Hukum indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Banyak orang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sistem hukum indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah indonesia.
Teori ini kemudian disebut receptie. Singkatnya, sejak saat snouck menjabat, hukum yang diterapkan di indonesia meliputi tiga yaitu hukum islam, hukum sipil, dan hukum adat. Pengaturan agraria sendiri telah melewati beberapa periode yang memberi pengaruh sangat besar pada ketentuan hukum agraria yang ada saat ini. Sistem hukum indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah indonesia.
Tapi pada saat ini indonesia memiliki kondisi hukum yang sangat buruk dan memprihatinkan. Hukum adalah bagian usaha untuk meraih keadilan dalam masyarakat, tatapi tidak sama persis dengan keadilan. Oleh karena itulah, negara indonesia memiliki. Dengan bunyi adagium tersebut dapat kita fahami bahwa di tengah masyarakat yang luas sudah tentu pasti terbentuk namanya hukum, baik itu hukum dalam bentuk tertulis maupun hukum dalam bentuk tidak tertulis (konvensi dll).
Kondisi penegakan hukum (law enforcement) di indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan “sakit”. Namun harus diingat bahwa pernyataan demikian tidaklah cukup. Hukum sendiri meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum dibuat bukan untuk dipatuhi dan ditakuti tetapi untuk dilanggar.
Selanjutnya masuk hukum islam yang mempengaruhi banyak sendi2 hukum adat terutama berkaitan dengan hukum tentang orang, warisan juga perkawinan. Dalam hal ini seharusnya penegakan hukum tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Hukum indonesia adalah produk politik, karena itu seharusnya hukum kita bisa lebih progresif, mengingat tentang kepentingan semua. Namun harus diingat bahwa pernyataan demikian tidaklah cukup.
Ikuti perkembangan kebijakan hukum di sektor ketenagakerjaan saat ini di indonesia bootcamp ini bertujuan untuk memberikan memberikan update terbaru, serta sebagai wadah untuk memahami dan bertukar pikiran terkait bagaimana praktik dalam menerapkan sistem ketenagakerjaan berdasarkan kerangka regulasi terbaru. Teori ini kemudian disebut receptie. Hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 uud 1945 hasil amandemen. 13 tahun 2003 mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, serta sesudah kerja.
